Pilgub Jabar dan Korupsi Partai Pengusungnya

Tahun 2012 Indonesia patut berbangga karena indek persepsi korupsi (IPK) Indonesia membaik. Data kemendagri seperti termuat dalam situs http://www.depdagri.go.id menyebutkan Indonesia di peringkat 118 dunia, masih tragis memang, namun setidaknya ada perbaikan. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran KPK dan partai-partai yang ada. Pencegahan korupsi tentu bukan hanya tugas KPK, namun juga partai, agar kadernya tidak terjerumus dalam lubang curam yang menjanjikan uang haram milyaran, korupsi.

Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan berapa jumlah kader partai yang terlibat korupsi di sepanjang tahun 2012. Di media-media online kita bisa membaca data tersebut, salah satunya di

http://id.berita.yahoo.com/icw-52-kader-parpol-terjerat-korupsi-selama-2012-082811669.html.

Berikut rangkuman datanya berdasar peringkat tertinggi: Golkar (14 orang), Partai Demokrat (10 orang), PDIP (delapan orang), PAN (delapan orang), PKB (empat orang), PKS (dua orang), Gerindra (tiga orang), PPP (dua orang) dan satu orang tidak teridentifikasi parpolnya, yaitu Ketua DPRD Fakfak.

Saya tidak akan membahas hal ini lagi karena sudah banyak yang menganalisanya. Ada yang bilang banyaknya korupsi di partai karena sistem kaderisasinya, karena khilaf individu, ada juga yang bilang karena ideologinya. Saya tidak membahas ini lagi. Namun saya menemukan fenomena menarik yaitu adanya korelasi yang unik antara koalisi partai pengusung pasangan cagub-cawagub Jabar dengan jumlah kasus korupsi partai-partai tersebut. Jika kita rangkum, maka berikut total kasus korupsi partai-partai pengusung setiap calon di tahun 2012.

Pasangan Cagub-Cawagub	Partai Pengusung dan Kasus Korupsinya	Total Kasus Korupsi Partai di 2012
Dede Yusuf – Lex Laksamana	Demokrat + PAN + PKB + Gerindra	25 kasus
	10 + 8 + 4 + 3 kasus
Irianto Syafiuddin – Tatang	Golkar	14 kasus
	14 kasus
Rieke Diah – Teten Masduki	PDIP	8 kasus
	8 Kasus
Ahmad Heryawan – Dedy Mizwar	PKS + PPP + Hanura + PBB	4 kasus
	2 + 2 + 0 + 0 kasus

 Ada pola yang menarik? Ya, partai-partai dengan kasus korupsi tinggi saling berkoalisi sebaliknya partai-partai dengan kasus korupsi minim atau bahkan tanpa kasus (Hanura dan PBB) juga berkoalisi. Entah disengaja atau tidak, mungkin saja disengaja, misal partai-partai yang minim korupsi tidak mau ikut buruk citranya karena berkoalisi dengan partai yang korupsinya tinggi, atau mungkin motif lain. Menghilangkan korupsi dalam kader partai sepertinya memang tugas sulit, namun partai harus punya sistem untuk ini. Jika ada yang korup 1 atau 2 orang mungkin kita bisa bilang bahwa itu khilaf pribadi kader yang bersangkutan, namun bila sampai 4,5 atau banyak kasus, bahkan terus terulang setiap tahun, selain khilaf individu kita juga akan semakin yakin bahwa ada yang salah dengan partai tersebut, mungkin sistem kaderisasinya. Maka jika yang salah di sistem, harus ada perbaikan menyeluruh dulu, karena potensi keterulangan kasus akan sangat besar. Perlu reformasi besar-besaran dalam seluruh kaderisasi partai, khususnya partai dengan kasus korupsi tinggi diatas.

Menyambung ke pilgub jabar, pasti banyak lembaga atau pengamat yang memprediksi tingkat golput akan tinggi karena reputasi partai politik yang memang sedang hancur. Bagaimanapun kita bukan hanya memilih pasangan cagub-cawagub, melainkan partai pengusungnya juga, karena orang-orang partai ini yang nanti akan bersama gubernur terpilih menjalankan birokrasi. Buat saya pribadi, golput bukanlah solusi, jika semua orang jujur golput, demokrasi juga tetap berjalan dan yang terpilih adalah Gubernur dari partai korup. Akan lebih baik bila kita seleksi berdasar data yang ada, manakah yang terbaik di antara mereka, data korupsi pun sudah banyak tersedia di media-media, tinggal komparasi. Maka, mari selektif dalam memilih.